Propertiplus.id, Jakarta– Terhitung sejak 1 Januari hingga 13 Agustus 2025, realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi telah mencapai 196.307 unit. Data tersebut dituturkan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, saat ditemui di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat, (15/8/2025), demikian dinukil dari CNBC Indonesia di hari yang sama.
“Jadi kita senang sekali apa yang kita sampaikan dalam rapat kabinet minggu lalu,” kata Ara.
Hal ini sekaligus menanggapi pernyataan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah yang menyebut Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) membohongi Menteri PKP Maruarar Sirait.
Baca Juga
![Rute Blok M-Bandara Soetta resmi berjalan mulai hari ini, Kamis (12/3/2026). [Foto: istimewa]](https://propertiplus.id/wp-content/uploads/2026/03/minta-perluasan-rute-transjabodetabek-meski-dki-kasih-subsidi-bodetabek-kudu-saweran_269671-120x86.jpg "Transjabodetabek Rute Blok M- Bandara Soetta Beroperasi, Tarifnya Rp3.500 Tiga Bulan Pertama 2")
![Gerbang Tol Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. [foto: Andr. Putri]](https://propertiplus.id/wp-content/uploads/2025/12/WhatsApp-Image-2025-12-23-at-02.32.20-120x86.jpeg "Rincian Tarif Tol Jakarta-Surabaya Setelah Diskon, Catat Tanggalnya 5")
Saat itu, Fahri mengatakan, BP Tapera merupakan sebuah badan yang tidak termasuk dan bukan tanggung jawab Kementerian PKP. Keduanya juga memiliki tugas yang jelas berbeda.
Menurut Fahri, tugas dari Kementerian PKP adalah renovasi rumah, penataan kawasan, serta pemberian fasilitas umum untuk perumahan. Sementara itu, BP Tapera bertugas untuk mengelola dana anggota Tapera yang saat ini masih berasal dari PNS dan mengelola dana FLPP yang berasal dari Kementerian Keuangan.
“Kayaknya (BP) Tapera ini kebanyakan ngebohongin Pak Menteri gitu loh. Terus, salah terus ini kan. Tapera itu kan institusi di luar kita, kok kayak dia yang dominan, kayak FLPP segala-galanya. FLPP itu kan di luar kita,” ujar di Kemenko IPK, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
