Purbaya Usulkan Pemutihan KPR Macet di Bawah Rp1 Juta, Sinyal Perbaikan Pasar Properti?

PropertiPlus.id, Jakarta– Anda salah satu debitur macet mengangsur rumah KPR? Jika iya, barangkali Anda akan sedikit lega musabab Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendorong wacana pemutihan kredit macet warga dengan nilai di bawah Rp 1 juta agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa lancar mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR).

Rencana ini, kata Purbaya, akan disampaikan dirinya ke OJK pada pekan depan. Sekaligus, dirinya akan mengkonfirmasi jumlah debitur yang memiliki kredit macet di bawah Rp 1 juta. “Saya akan bertemu dengan OJK nanti.Jadi, saya minta tadi, hari Senin pekan depan apakah betul ada 100 ribu lebih orang yang seperti itu,” katanya, dinukil dari CNBC Indonesia, Rabu (15/10).

Purbaya pun menuturkan pembayaran akan dilakukan oleh pengembang perumahan. Menurutnya, pengembang bersedia membayar tunggakan tersebut.

“Komisioner BP Tapera bilang 100 ribu lebih artinya kalau diputihkan di bawah Rp 1 juta dan katanya pengembangnya mau bayar, itu bagus. Minggu depan Kamis mungkin saya akan ke OJK sehingga diharapkan sudah clear bisa apa tidak, harusnya bisa,” jelas Purbaya.

Ini sekaligus menjadi solusi atas skor kredit SLIK OJK(Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan). Menkeu Purbaya mengatakan sudah meminta kepada BP Tapera untuk melakukan pendataan calon debitur KPR yang terhambat karena memiliki pinjaman sampai Rp1 juta untuk nantinya dapat diputihkan.

Baca Juga

Transjabodetabek Rute Blok M- Bandara Soetta Beroperasi, Tarifnya Rp3.500 Tiga Bulan Pertama

12 March 2026

Targetkan Pra Penjualan Rp10 Triliun, Intip Strategi Sinar Mas Land di Tahun ini

27 February 2026

Mudahkan Manufaktur Belanja Komponen, ElectGo Rilis Platform E-Commerce Dibekali AI

16 January 2026

Rincian Tarif Tol Jakarta-Surabaya Setelah Diskon, Catat Tanggalnya

23 December 2025

Mengenai SLIK OJK, ini dinilai masih jadi penghambat pengajuan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Masalah ini pun ikut membuat serapan anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Tahan sebentar rasa bahagianya, karena usulan ini akan diadukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kepada Menteri Keuangan.